PGRI Desak Pemerintah Perhatikan Guru Honorer

jpnn.com, JAKARTA - Masalah guru honorer dibuka Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi di hari kedua rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan.

Unifah mengatakan, kekurangan guru sudah sangat nyata. Jika tidak ada rekrutmen guru PNS, akan memengaruhi proses belajar mengajar terutama di daerah terdepan, terluar, dan terisolir (3T).

"Selama 10 tahun tidak ada rekrutmen. Pemerintah bisa sedikit bernapas karena kekurangan guru PNS 988 ribu ini telah diisi oleh guru honorer. Kalau mereka berhenti, bisa kolaps seluruh sekolah karena guru PNS cuma sedikit," beber Unifah saat memberikan materi kepada peserta rembuknas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Selasa (6/2).

Dia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memerhatikan nasib guru honorer.

Hanya dengan memberikan mereka status yang jelas, kata dia, pemerintah sudah menghargai pengabdian mereka.

"Tolong prioritaskan guru honorer menjadi CPNS. Negara harus menghargai guru honorer. Jangan biarkan mereka dalam situasi tidak pasti," terangnya.

Unifah menambahkan, penyelesaian guru honorer harus menjadi prioritas pemerintah. Jangan hanya mengangkat calon guru baru sementara yang sudah mengabdi bertahun-tahun dilupakan. (esy/jpnn)