Pilih Pilkada Langsung, Demokrat Tegaskan Tetap Penyeimbang

jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Demokrat membantah anggapan miring atas sikap Partai Demokrat memilih opsi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung untuk mengincar kursi menteri dan bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, menyatakan dengan memilih Pilkada langsung untuk diputuskan dalam RUU Pilkada, bukan berarti partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK.

"PD penyeimbang, di luar pemerintahan yang akan datang," tegas Syarif Hasan saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (18/9).

Makna penyeimbang menurut Syarif sudah sering dikemukakan. Pada prinsipnya, PD akan mendukung setiap program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jika tidak berpihak pada kepentingan rakyat, maka akan dikritisi dan diberikan masukan.

"Kalau tidak berpihak pada rakyat Partai Demokrat akan mengkritisi dan beri masukkan. Salah satu ini (Pilkada langsung) yang terbaik untuk rakyat. Ini bukan indikasi (bergabung ke kubu Jokowi-JK), tapi merupakan kebijakan sejak awal PD sebagai penyeimbang," jelasnya.

Terkait tawaran posisi menteri dari Jokowi-JK, pria yang kini menjabat Menteri Koperasi dan UKM itu juga menepisnya.
"Menteri tidak ada, kalau di luar pemerintahan kami tidak inginkan menteri. Kalau saya (ditawari), minta izin kepada ketum dulu," celetuk Syarif.(Fat/jpnn)