Pimpinan DPR Dorong Jokowi Ganti Jaksa Agung

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipegang M.Prasetyo, dinilai tidak tepat.

Menurutnya, Prasetyo yang berlatar belakang seorang politikus, tidak pas diberi kepercayaan mengurusi penegakan hukum. Pasalnya, dengan latar belakang politik, maka tak jarang tindakan yang diambilnya dinilai berbau politik.

Ini disampaikan Fadli, menanggapi pertanyaan ada tidaknya muatan politis dalam tindakan Satgassus Kejagung, yang diduga salah alamat melakukan penggeledahan di PT Victoria Securities Indonesia (VSI), terkait pengalihan hak atas piutang (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tahun 2003.

Semestinya, Kejagung melakukan penggeledahan di Victoria Securities Internasional Corporation, perusahaan berbadan hukum asing di British Virgin Island. Karena tindakan ini, tim Satgassus Kejagung dinilai arogan.

"Kalau saya melihat seharusnya hukum itu, posisi-posisi (lembaga penegak) hukum jangan diberikan kepada parpol, karena pasti akan ada bargaining politik. Jaksa Agung dari Partai Nasdem, dan pasti ada bargaining politik, begitu juga Menkumham," kata Fadli di DPR, Selasa (18/8).

Menurut politikus Gerindra itu, seharusnya institusi-institusi hukum tidak menjadi subordinat politik. Karena itu Fadli mendorong Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi.

"Harusnya Presiden kalau mau melakukan serius dalam penegakan hukum, ya melakukan evaluasi terhadap posisi-posisi (jabatan institusi penegak) hukum. Karena hukum berada di atas politik. Kalau memang konsisten dengan apa yang diucapkan. Kecuali mau menjadikan hukum ini sebagai alat politik," pungkasnya.(fat/jpnn)