PKB Minta FPD Pikir Ulang Penunjukkan Ruhut

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi III, Abdul Malik Haramain, meminta Fraksi Partai Demokrat memanfaatkan waktu sepekan yang diberikan untuk mempertimbangkan kembali penunjukan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi bidang Hukum DPR.

"Demokrat harus berfikir ulang kalau ada resistensi dari fraksi. Mestinya Demokrat tinjau kembali untuk orang (Ruhut) yang diusulkan," kata Abdul Malik Harmain di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/9).

Dikatakannya, hal itu perlu jadi pertimbangan FPD mengingat figur yang diusulkan FPD punya tanggungjawab besar menjaga kinerja Komisi III. Namun dia berharap FPD tak berfikiran bahwa untuk menentukan figur ketua komisi hukum itu suatu proses yang sulit.

"Jangan berkesan menentukan ketua komisi kok susah, kok ribetnya seperti ini. Karena itu, langkah politik yang arif adalah mengevaluasi Bang Ruhut, apa dengan cara dipaksakan memilih Ruhut atau seperti apa," ujarnya.

Ditambahkan Abdul Malik, dorongan PKB agar FPD mengevalusasi penugasan Ruhut dilatar belakangi penolakan tidak hanya dari anggota komisi, tapi juga oleh fraksi-fraksi di komisi III. Hal itu jelas tidak bagus untuk komisi hukum karena seharusnya figur ketua mendapat dukungan.

"Karena itu kita serahkan pada teman-teman Demokrat. Menurut PKB, (FPD) harus mengevaluasi lagi, kan banyak kader demokrat yang lain," tegasnya.

Sebaliknya bila FPD tetap memaksakan penugasan Ruhut, maka ada konsekwensi yang mesti dilakukan FPD, yakni melakukan lobi-lobi politik yang intens. Tapi bila itu tidak dilakukan, maka fraksi PKB akan resisten terhadap FPD.

"Kalau iya (tetap Ruhut), berarti harus-lobi-lobi yang intens. Kalau tidak mungkin, fraksi akan resisten ya ke Demokrat. Itu hak Demokrat, terserah. PKB menyarankan, kalau posisi seperti ini sebaiknya ditinjau ulang," tandasnya.(fat/jpnn)