PKB Minta Para Menteri Tak Terganggu Isu Reshuffle Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta para menteri untuk fokus bekerja dan tidak perlu terganggu dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kembali mengemuka.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

"Para menteri tidak perlu risau dengan isu reshuffle. Kami berharap para menteri concern bekerja sesuai tugasnya. Abaikan isu itu sebelum Pak Presiden akan melakukan reshuffle," kata Jazilul, Kamis (24/3) 

Pria yang kerap disapa Gus Jazil ini memaklumi masyarakat yang membicarakan isu reshuffle karena Presiden Jokowi sudah lama tidak merombak kabinet. 

Gus Jazil menegaskan reshuffle menjadi hak presiden.

Jadi, presiden tidak harus menyampaikan bocoran kapan reshuffle dilakukan dan siapa menteri yang diganti atau digeser.

"Sepanjang Pak Presiden memandang bahwa performa kabinet ini bagus, ya tidak perlu ada reshuffle meskipun sudah lama belum ada pergantian," ucapnya.

Gus Jazil juga meminta para menteri dari PKB untuk meningkatkan kinerja sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dari presiden dan bisa melayani rakyat. 

"Jika ada pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada yang diharapkan rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucapnya. 

Wakil Ketua MPR itu meyakini, semua menteri sudah on the track. Jadi, tidak perlu lagi ada reshuffle. 

Bagi PKB, yang terpenting, Presiden Jokowi dan pemerintahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. 

"Kalau PKB mau ditambah, monggo. Itu hak presiden. Kalau kami dikurangi, ya jangan," ucapnya.

Jazilul memprediksi reshuffle tidak terjadi dalam waktu dekat sebelum Ramadan. 

Menurut dia, jika terjadi, reshuffle ini terakhir dilakukan Jokowi.

Sebab, sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia itu sudah lima kali merombak kabinet. 

"Dugaan saya, mungkin habis Lebaran kalau ada," tutur Jazilul. 

Dia juga menyinggung sejumlah menteri yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye politik menuju Pilpres 2024. 

Namun, dia tak menyebut menteri yang dimaksud. 

"Agar fokus, jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres, itu ada. Itu bagian dari koreksi untuk meningkatkan kinerjanya," tandas Jazilul. (mcr8/jpnn)