PKS: Pilkada Lewat DPRD Hanya Menguntungkan Oligarki

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PKS tetap berkeinginan Pilkada dilakukan secara langsung dari rakyat.

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku tidak menginginkan terjadinya oligarki di dalam politik Indonesia. Di sisi lain, Pilkada melalui DPRD hanya melanggengkan terjadinya oligarki politik.

"Terkait masalah Pilkada melalui DPRD, begini kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki di dalam politik kita ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD, kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa," ungkap Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Selain itu, kata Sohibul, Pilkada melalui DPRD bakal memangkas alias mempersulit sosok calon pemimpin yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Terutama, ketika sosok tersebut tak masuk dalam lingkaran oligarki.

"Kalau pemilihan itu lewat DPRD, kemungkinan orang-orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas, mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan," lanjut dia.

Berkaca dua hal itu, Sohibul tetap mendukung Pilkada dilakukan secara langsung dari rakyat. Di tengah kekurangan, Pilkada secara langsung dianggap Sohibul pilihan terbaik bagi bangsa.

"Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik, bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi pekerjaan rumah kami bersama, bagaimana kami memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu," timpal dia.

Isu tentang Pilkada melalui DPRD mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana ingin mengevaluasi Pilkada secara langsung. Namun, Tito menegaskan, evaluasi tersebut bukan berarti harus mengganti penyelenggaraan Pilkada secara langsung. (mg10/jpnn)