PLN Juga Tergantung BBM

Rabu, 27 Agustus 2008 – 16:13 WIB

JAKARTA - PT PLN mengaku babak-belur karena sangat tergantung kepada bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, PLN tidak bisa memasok listrik di banyak daerah dan terjadilah krisis listrik yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat di berbagai pelosok negeri ini.

Direktur Utama (Dirut) PLN Fahmi Mochtar dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (27/8) mengakui, kondisi umum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah akibat dari terus meningkatnya biaya input terutama dari komponen bahan bakar (BBM) yang mengikuti pergerakan harga di pasar global. “Ketergantungan pembangkit tenaga listrik terhadap BBM sangat tinggi,” tegas Fahmi.

Akibat krisis ekonomi, PLN kehilangan momentum investasi untuk ekspansi fasilitas ketenagalistrikan, sehingga kemampuan PLN untuk mengakomodasi pertumbuhan konsumsi energi listrik saat ini menjadi jauh berkurang. Akibatnya terjadi keterbatasan pasokan listrik di berbagai daerah di tanah air.

Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dan energi, PLN, akunya, telah melakukan berbagai upaya, antara lain menggeser beban hari kerja ke hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh lima menteri terkait. Selain itu, PLN juga berupaya untuk mempercepat pembangunan PLTU 10.000 MW, memperpendek waktu pelaksanaan pemeliharaan pembangkit serta memastikan kesiapan pembangkit PLN dan swasta.

Fahmi menambahkan, PLN juga telah melakukan kampanye hemat energi kepada masyarakat dan industri, mengupayakan pengamanan supply bahan bakar bagi pembangkit PLN dan swasta, serta mempercepat pasokan gas untuk PLTGU Muara Tawar yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

PLN, kata Fahmi, juga akan barupaya untuk segera melakukan audit terhadap pembangkit listrik dalam waktu enam bulan serta akan menyampaikan segala sesuatu yang penting kepada Komisi VII DPR. Soal audit ini, juga menjadi perhatian banyak anggota Komisi VII. "Komisi VII mewajibkan PT. PLN untuk segera melakukan audit pembangkit tenaga listrik dalam waktu enam bulan,” desak Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farial saat membacakan kesimpulan raker.(eyd)