PM Irak Hapus Jabatan Wapres, Wakil PM untuk Atasi Korupsi

jpnn.com - BAGHDAD - Korupsi di Irak semakin merajalela hingga membuat masyarakatnya gerah. Saking geramnya, rakyat Irak akhirnya turun ke jalan berunjuk rasa untuk meminta pemerintah segera mungkin mengatasinya.

Meluasnya aksi protes di negaranya mewajibkan Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, langsung mengambil tindakan. Ia mengungkapkan kebijakan reformasi menyeluruh untuk mengurangi biaya pemerintah dan mengatasi korupsi.

Dia mengatakan penunjukkan pejabat senior politik seharusnya tidak berdasarkan kuota sektarian atau politik. Abadi juga akan menghapuskan posisi wakil presiden dan wakil perdana menteri.

Sebagian besar usulan reformasinya memerlukan persetujuan parlemen. Langkah ini diambil setelah terjadinya unjuk rasa anti-pemerintah baru-baru ini yang dipicu ketidakpastian pasokan listrik di tengah-tengah gelombang panas di negara itu.

Hari Jumat (7/8), Ayatollah Ali al-Sistani - ulama Syiah paling berpengaruh di Irak - juga mendesak Abadi untuk "bertindak dengan tegas" melawan korupsi dan melakukan penunjukkan politik berdasarkan kemampuan, bukannya afiliasi partai ataupun sektarian.

Sistem pembagian posisi pemerintahan Irak diantara kelompok sektarian sejak lama dikecam karena mendukung calon yang tidak berkualitas dan mendorong terjadinya korupsi.

Negara ini memiliki tiga wakil presiden -dua syiah dan satu sunni- dan tiga wakil perdana menteri - seorang Syiah, Sunni dan Kurdi. Salah satu Syiah wakil presiden adalah mantan Perdana Menteri Noui al-Maliki, yang sebelumnya mengatakan akan mendukung reformasi. (ray/jpnn)