PM Yingluck Masih Unggul

BANGKOK--Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra berada di atas angin. Mosi tidak percaya yang diajukan oposisi, Partai Demokrat, gagal mendapat dukungan luas di parlemen. Namun, demonstrasi justru memanas. Massa pun bertambah banyak.
   
Yingluck dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi menuturkan bahwa demonstrasi akbar akan mengganggu perekonomian nasional dan sebuah dialog diperlukan untuk mencari solusi. Yingluck juga meminta diberlakukan jam malam dan penutupan jalan. Tujuannya, menghambat pergerakan massa.
   
Selain itu, polisi telah menerbitkan surat peringatan tangkap terhadap pemimpin demonstran, Suthep Thaugsuban. Namun, sampai saat ini tidak ada langkah untuk menangkap Suthep.
   
Gangguan terbaru yang disebabkan ulah demonstran di Bangkok adalah pemutusan jaringan listrik ke markas polisi nasional, Bangkok.

"Tolong hentikan demonstrasi ini demi perdamaian negeri ini," ujar Yingluck. "Saya mohon kepada Anda semua. Sebab, ini (demonstrasi) tidak membuat situasi semakin membaik," lanjutnya sebelum parlemen melakukan pemungutan suara atas mosi tidak percaya yang diajukan kelompok oposisi, Kamis (28/11).
   
Mosi tidak percaya diajukan kubu oposisi atau Partai Demokrat di parlemen. Tetapi, dalam pemungutan suara tersebut, kubu pemerintah dengan mudah mengalahkan oposisi. Sebab, mayoritas kursi parlemen memang dikuasai Partai Pheu Thai. Pemerintah menang 297 suara melawan 134 suara.
   
Berbicara kepada stasiun televisi nasional setelah pemungutan suara, Yingluck menyatakan bahwa dua kubu seharusnya bernegosiasi. "Pemerintah tidak ingin memasuki permainan politik apa pun. Sebab, kami yakin akan mengganggu perekonomian nasional," jelasnya.
   
Sejauh ini protes di Thailand berlangsung damai. BBC melansir bahwa situasi massa di lapangan juga bersahabat. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Thailand Chaturon Chaiseng kepada BBC menjelaskan bahwa Partai Pheu Thai berupaya membuktikan bahwa tidak ada intervensi dari Thaksin Shinawatra dalam pengambilan keputusan pemerintah. "Mereka akan memastikan, siapa pun perdana menterinya akan bertindak mandiri dan bisa mengambil keputusan sendiri," tegasnya.
   
"Fakta bahwa sebagian orang tidak percaya dengan pemerintahan atau partai koalisi tidak berarti mereka bisa melengserkan pemerintah atau mengganti sistemnya dengan cara inkonstitusional," paparnya.
   
Thaksin Shinawatra dilengserkan melalui kudeta militer pada 2006. Karena kudeta tersebut, Thailand menjadi terbelah. Di satu sisi, ada pendukung Thaksin yang mayoritas penduduk pinggiran dan pedesaan. Di kubu lain adalah pendukung Partai Demokrat yang didominasi masyarakat kelas menengah dan berpendidikan di perkotaan. (BBC/AP/AFP/cak/c14/dos)