Polemik Gaji BPIP: Semoga Masih Ada Nilai-nilai Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Besaran hak keuangan hingga ratusan juta rupiah yang diterima para pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) langsung mendapat sorotan publik. Pasalnya, besaran gaji dianggap terlalu besar dan seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku sangat mendukung kehadiran lembaga BPIP itu sendiri, termasuk mendukung keterlibatan para tokoh bangsa di dalamnya.

“Hanya saja, terkait besaran gaji yang diberikan, Indonesia tentu memiliki standar aturan yang memahami berapa aturan (gaji) yang pantas, berapa gaji BPIP yang ideal dan baik,” kata Riza saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jalan Widya Chandra, Senopati, Jakarta Selatan, Senin (28/5).

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR itu meyakini para tokoh yang menjadi pimpinan BPIP itu bekerja tanpa bergantung besaran gaji

“Saya kira para tokoh ini dari kerendahan hati bisa saja uang dikembalikan ke negara untuk menunjukan nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” tambahnya.

Pasalnya, lanjut Riza masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam hal ekonomi. “Saya yakin, para tokoh ini akan mengerti jika gaji itu berlebihan akan dikembalikan ke negara.”

Seperti diketahui, Presiden telah menandatangani Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP pada 23 Mei lalu. Dalam perpres diatur Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 112.548.000/bulan dan terkecil dengan status Staf Khusus sebesar Rp 36.500.000. (mg1/jpnn)