Politikus DPR Juga Minta PLN Evaluasi Biaya Administrasi Token

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta PT PLN mengevaluasi besaran biaya administrasi bank yang dibebankan kepada pelanggan dalam pembelian token listrik prabayar. Masalah ini menjadi ramai setelah beberapa waktu lalu dipersoalkan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

“Perhatian saya justru kepada biaya administrasi token listrik yang kelihatannya nominalnya tidak terlalu besar, tapi saya rasa tetap memberatkan rakyat kecil," kata Ecky di gedung DPR Jakarta, Rabu (9/9).

Menurutnya, bagi pelanggan dari kalangan rakyat kecil, uang dalam nominal tersebut tetap berarti. Apalagi, dalam sebulan mereka bisa membeli pulsa beberapa kali dengan nominalnya yang cukup besar.

Sebagaimana diketahui, setiap transaksi pembelian token listrik pra bayar, pelanggan dibebani biaya administrasi yang bervariasi antara Rp 1600 – Rp 3000 sesuai dengan ketentuan bank yang bekerjasama dengan PLN.

“Bayangkan berapa uang yang dikumpulkan bank tiap tahunnya dari 13 juta lebih pelanggan listrik pra bayar (data pelanggan tahun 2014). Apalagi Bank juga sudah bisa mendapat keuntungan dari pengelolaan uang yang disetor di muka ini,” ujar politikus PKS itu.

Karena itu sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen, Ecky berharap PLN dapat sesegera mungkin mengevaluasi besaran nominal biaya administrasi ini.

“Biaya administrasi/ bank ini harus dievaluasi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sekaligus mencerminkan keadilan bagi rakyat pelanggan listrik token,”  pungkas Ecky.(fat/jpnn)