PPP Gelar Muktamar setelah Pilkada 2020, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau terburu-buru menggelar muktamar sebagai forum pengambilan tertinggi di parpol berlambang Kakbah itu. Rencananya, PPP akan menggelar muktamar setelah Pilkada Serentak 2020.

Hal itu merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Jakarta pada akhir pekan ini. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Mukernas V PPP Achmad Baidowi, dewan pimpinan pusat (DPP) partainya yang akan memutuskan waktu dan lokasi muktamar.

"Mukernas V memerintahkan DPP PPP untuk menyelenggarakan Muktamar IX setelah Pikada 2020," ujar Baidowi di Jakarta, Minggu (15/12).

Mantan wartawan itu menjelaskan, PPP menggelar muktamar setelah Pilkada 2020 karena tak mau mengganggu kader-kadernya yang hendak maju sebagai calon kepala daerah. Selain itu, masa yang lebih panjang akan membuat PPP bisa lebih fokus mempersiapkan muktamar.

PPP juga belum menetapkan lokasi pelaksanaan muktamar mendatang.”Lokasi muktamar akan diputuskan oleh DPP PPP setelah menerima usulan dari perwakilan wilayah,” ujar Baidowi.

Sebagaimana parpol lain, agenda utama dalam muktamar PPP adalah pemilihan ketua umum. PPP mengalami tiga kali pergantian ketua umum dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.

Saat ini jabatan ketua umum PPP dipercayakan kepada Suharso Monoarfa yang menggantikan M Romahurmuziy alias Romi. Suharso menjadi Plt ketua umum PPP lantaran Romi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

Adapun Romi naik menjadi ketua umum PPP dalam muktamar di Surabaya pada 2014. Sebelum Romi ada Emron Pangkapi yang juga menjadi Plt ketua umum PPP menggantikan Suryadharma Ali.(antara/jpnn)