Prabowo Bicara KEM dan PPKF di DPR, Ketua Banggar: Barangkali Menjawab Keraguan Fiskal

jpnn.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menangkap makna dalam dari keputusan Presiden RI Prabowo Subianto berbicara Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Pertama, kata Said, Prabowo ingin menjawab keraguan pelaku pasar modal terhadap likuiditas, kesehatan, hingga keberlanjutan fiskal Indonesia 

"Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas akan direspons oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini, itu yang pertama," kata anggota Komisi XI DPR RI itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Berikutnya, kata Said, Prabowo ingin membeberkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini tak lepas dari tekanan geopolitik dan kondisi global. 

"Kemudian tentu, karena ini KEM dan PPKF, mari tunggu apa arahan Bapak Presiden, apa visi Bapak Presiden, bagaimana mengelola fiskal Bapak Presiden pada 2027," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Said sendiri mengatakan pelaku pasar modal, pengamat, hingga investor memang masih melihat kekhawatiran tentang pengelolaan fiskal Indonesia. 

Menurutnya, kekhawatiran itu sebenarnya tak perlu dikemukakan mengingat defisit APBN hanya tiga persen lebih sedikit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2026.

"Kita menyisakan masih ada tujuh bulan dari bulan ini, dan saya yakin paling tinggi defisit APBN 2026 itu sekitar 2.55, maksimal 2.6," ujar Said.