Prabowo-Hatta Tidak Setuju Polri di Bawah Kementerian

jpnn.com - JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berbeda pendapat dengan rivalnya, Joko Widodo-Hatta Rajasa terkait struktur organisasi Polri. Pasangan yang diusung enam partai politik itu tidak setuju Polri berada di bawah kementerian.

"Visi kami Polri itu seperti sekarang. Kita masih memerlukan institusi Polri, Kejagung, dan KPK mandiri," kata Hatta di markas pemenangan Prabowo-Hatta, Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (26/5).

Namun, ia enggan berbicara lebih jauh soal ide Jokowi-JK itu. Pasalnya, mantan Menteri Perekonomian ini tidak mau menyinggung pesaingnya.

"Tentu kita menyerahkan kebijakan masing-masing, Kita menghormati visi misi yang dilakukan Pak Jokowi-JK," kata Hatta.

Untuk diketahui, pasangan capres Jokowi-JK berniat merevisi UU Polri supaya manajemen Polri berada di bawah kementerian negara. Rencana itu terdapat dalam dokumen visi misi mereka, tepatnya halaman 15 poin 3 e mengenai Berdaulat Dalam Hal Politik.

"Kami akan menata Kelembagaan dan Tata Wewenang Polri Melalui pemisahan antara kewenangan pengambilan keputusan dan kewenangan pelaksanaan keputusan yang hingga saat sekarang masih tumpang tindih. Hal itu dilakukan dengan menempatkan Polri dalam Kementrian Negara yang proses perubahan dilakukan secara bertahap," bunyi poin 3 e. (dil/jpnn)