Pramono: Panglima TNI dan Kapolri Harus Ikut Bertanggung Jawab

jpnn.com - JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo menilai jalannya demokrasi telah dicederai dengan keterlibatan unsur TNI jelang pemilu presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.

Di antaranya dalam kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta Pusat.

Dikatakan Pramono, Presiden secara terbuka dan tegas telah meminta jajaran TNI maupun Polri bersikap netral dalam Pemilu. Permintaan itu diungkapkan presiden dengan nada penekanan dan cukup marah.

Namun, permintaan presiden selaku panglima tertinggi seolah diabaikan dengan munculnya kasus Babinsa yang mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan di Pilpres nanti.

"Bagaimana pun presiden menjadi kepala negara pemerintah itu dan sekaligus panglima tertinggi, sudah perintahkan secara terbuka, dengan nada marah, nada gusar, kemudian itu dilanggar," kata Pramono di DPR, Senin (9/6).

Karena itu, selaku pimpinan DPR RI, Pramono akan mendorong institusinya memanggil Jenderal TNI Moeldoko dan jajarannya, termasuk Kapolri Jenderal Sutarman.

"Dalam waktu dekat saya yang termasuk akan mendorong segera memanggil Panglima TNI, Kapolri dan juga, kepala staf yang ada, untuk mempertanggungjawabkan ini," tegasnya.(fat/jpnn)