Presiden Buruh: Siapapun Kapolri, Harus Tetap Humanis

jpnn.com - JAKARTA -  Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir, menyatakan siapapun yang dilantik menjadi Kapolri, dia harus mengedepankan sikap humanis dalam melaksanakan tugasnya. Mengingat pengalaman KSBSI akhir tahun 2014 lalu sempat bersitegang dengan pihak kepolisian ketika melakukan aksi di sebuah perusahaan di Jakarta Utara.

“Siapa pun Kapolrinya nanti, keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo, dan harapan kami agar Kapolri terpilih nantinya mengedepankan program kerja yang berkeadilan, tidak tebang pilih, jujur dan terutama humanis dalam implementasi di lapangan karena Polri adalah milik rakyat," kata Mudhofir di Jakarta, Sabtu (17/1).

Di sisi lain, KSBSI sebagai organisasi buruh dengan massa yang cukup besar, tercatat sebagai Serikat Buruh yang aktif menyuarakan gerakan Save KPK ketika kasus Cicak vs Buaya dengan melakukan aksi mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya.

Karena itu, Mudhofir menilai langkah Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjenpol Budi Gunawan sebagai kapolri agar menyelesaikan dulu proses hukumnya di KPK sudah tepat. Dengan begitu, potensi gesekan antara KPK-Polri dalam menangani kasus Budi Gunawan bisa diminimalisir.

"Situasi yang berkembang antara KPK dan calon Kapolri memang agar cepat diselesaikan karena menyangkut kredibilitas dua lembaga penegak hukum yang sama-sama dicintai rakyat," jelasnya.

Dikatakan Mudhofir, lembaga penegak hukum baik KPK maupun Polri sama-sama memiliki citra yang kuat di mata rakyat, sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia. Sehingga polemik penetapan kapolri terpilih sebagai tersangka tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Masalah pimpinan Polri ini juga beririsan dengan isu yang sedang gencar-gencarnya dikampanyekan oleh serikat buruh, yaitu isu anti Union Busting yang selama ini kerap dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan preman dan oknum aparat terkait," tandasnya.(fat/jpnn)