Program Studi yang Tidak Sesuai Kebutuhan akan Dimoratorium

jpnn.com - JAKARTA - Masih banyaknya program studi (prodi) di perguruan tinggi maupun akademi yang tidak sesuai kebutuhan pembangunan, membuat pemerintah terdorong untuk melakukan moratorium. 

Hal ini menurut ‎Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Ali Ghufron Mukti, untuk menghindari menumpuknya pengangguran terbuka.

"Yang dibutuhkan pembangunan sekarang adalah prodi‎ teknik dan kemaritiman. Namun, lulusannya malah tidak ada. Yang banyak justru lulusan dari prodi yang tidak matching dengan pembangunan," ungkap Ghufron, Selasa (6/12).

Data Kemenristek Dikti menyebutkan, ada 10 prodi yang tertinggi lulusannya. Yaitu Pendidikan Guru SD jumlah lulusan 82.259 dari 208 PT, Manajemen 66.617 dari 822 PT, Kebidanan 47.294 dari 643 PT, Akuntasi 42.361 lulusan dari 615 PT, Teknik Informatika dari 34.768 dari 440 PT, Keperawatan sebanyak 27.221 dari 419 PT, Manajemen Informatika sebanyak 27.100 dari 318 PT, Ilmu Keperawatan 25.527 lulusan dari 308 PT, Ilmu Hukum 24.970 lulusan dari 391 PT, dan Pendidikan Bahasa Inggris‎ sebanyak 23.929 dari 296 PT.

"Kalau dilihat dari data ini menunjukkan jumlah bidan dan manajemen sangat banyak lulusan. Kebutuhan bidan tidak terlalu banyak tapi terus saja dibuka prodinya. Sudah saatnya prodi kebidanan dimoratorium," tegasnya.

Dia pun meminta perguruan tinggi tidak semaunya membuka prodi. Prodi harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman.

"Kemenristek Dikti sudah menyusun road map kebutuhan SDM yang dimatching dengan prodi. Dengan demikian perguruan tinggi yang akan membuka prodi baru bisa menjadikan ini sebagai tolok ukur agar lulusannya bisa terserap di dunia pekerjaan," terangnya.‎ (esy/jpnn)