Proyek Tol Masih Banyak Kendala

jpnn.com - Dari penjelasan lima pejabat itu terungkap bahwa cukup banyak kendala pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Kepala BPN Joyo Winoto antara lain menyebutkan, munculnya spekulan tanah dan kebocoran dokumen di tingkat awal mengenai rencana pembebasan lahan tersebut menyulitkan tercapainya kesepakatan angka ganti rugi. Kedua hal ini menjadikan harga tanah dinaikkan melampauai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)."Modus paling menonjol dari spekulan tanah adalah seseorang mewakili banyak orang saat penawaran harga tanah. Sekarang kita tegas, satu orang hanya bisa mewakili satu orang. Ini untuk menekan spekulan," ungkap Joyo Winoto. Banyaknya aturan dan orang yang terlibat menambah rumitnya pembebasan tanah. BPN berinisiatif untuk membuat UU khusus pembebasan tanah yang ditargetkan draf RUU-nya selesai akhir tahun ini.Sementara, Mendagri Mardiyanto mengakui, proses pembebasan tanah memang sangat sulit. Terlebih bila kepala daerah ikut 'bermain' dalam proses ini. "Yang menjadikan NJOP bisa berubah-ubah," kata Mardiyanto. Dia juga mengaku sudah minta Kepala BPN agar menaikkan insentif para panitia pembebasan lahan agar kerjanya lebih optimal.Selain masalah pembebasan lahan, masalah perizinan ke instansi terkait juga menjadi kendala pembangunan jalan tol. Kaban mengatakan, permohonan izin pinjam pakai hutan lindung dan hutan konservasi untuk pembuatan jalan sering kali belum dilengkapi persyaratan. Antara lain rencana kerja belum lengkap, yakni belum ada master plan dan studi kelayakan. Termasuk juga belum ada dokumen amdal dan belum ada rekomendasi gubenrur. "Yang paling sering terjadi, pemohon izin kesulitan memenuhi kewajiban menyediakan lahan kompensasi yang luasnya dua kali lahan yang akan dipakai. Terutama di Jawa karena lahan di Jawa sudah terbatas sekali," papar Kaban.Untuk amdal, kata Kaban, pihaknya tinggal mengikuti saja kebijakan Meneg LH. Namun dia menyebutkan proses keluarnya dokumen amdal dari MenegMeneg LH Rahmat Witoelar mengakui, pihaknya memang tidak sembarangan mengeluarkan dokumen amdal. Kalau dari aspek daya dukung lingkungan rencana pembangunan jalan tol itu dinilai merugikan, maka pihaknya tetap tak akan memberikan rekomendasi."Daya dukung lingkungan hidup tak bisa ditawar, tak bisa diajak kompromi. Kaidah-kaidah lingkungan hidup tak boleh dilangkahi. Karena kalau dilangkahi, masyarakat juga yang dirugikan, paling tidak baru dirasakan 20 tahun mendatang," tegas Witoelar.Penjelasan mantan Sekjen DPP Golkar itu diperkuat anggota Komisi V DPR Abdul Hakim. Dia memberi contoh, perpindahan kebun sawah sawit dan karet dalam skala besar akan mengubah daya dukung lingkungan.Sementara, anggota Komisi V DPR Putra Jaya Husen (F-PAN) meminta Mendagri agar mengeluarkan surat peringatan kepada kepala daerah agar tidak sembarangan mengubah NJOP.Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowan (F-PPP) menyebutkan data, progres pembangunan jalan tol di sejumlah daerah sangat lamban, bahkan mayoritas belum dimulai pembangunannya. Untuk tol di trans Jawa, paling tinggi progresnya baru mencapai 10 persen. Begitu pun untuk rencana tol di sejumlah ruas di Jakarta dan sekitarnya. "Untuk Medan-Kuala Namu, malah belum ada apa-apa," ujar Muqowam. (sam/jpnn)