Puan Imbau Pemerintah Tidak Saling Lempar Tanggung Jawab Atasi Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta tim pemerintah mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Jabodetabek sejak Rabu (1/1).

Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, kata Puan, Badan SAR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan.

Kata Puan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, BNPB serta Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk menangani bencana ini.

"DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antarinstansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab. Tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," kata Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu mengatakan pemerintah melalui BNPB harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh. "Meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, dapur umum, pengamanan rumah dan aset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pascabanjir," ujar Puan dalam siaran persnya, Kamis (2/1).

Perempuan pertama yang Ketua DPR RI itu mengimbau kepada para anggota DPR yang sedang reses, terutama di dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada.

Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor. "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek," ujarnya.

Puan memastikan DPR akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan legislasi. (boy/jpnn)