Publik Diimbau Awasi PDIP yang Getol Cari Cawapres

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad minta masyarakat secara bersama-sama mengawasi proses pencarian para cawapres untuk mendampingi Joko Widodo yang diusung sebagai capres PDIP. 

"Awasi, jangan sampai elit PDIP memperjual-belikan posisi cawapresnya kepada siapa pun karena PDIP menang di pileg dan capresnya saat ini sedang di atas angin," kata Herdi Sahrasad, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (13/4).

Kalau masyarakat tidak mengawasi aktifitas elit dan orang-orang dekat pimpinan PDIP, termasuk anggota keluarganya sangat mungkin terjadi praktik dagang sapi. "Kalau itu terjadi, itu namanya kriminalisasi politik," tegas Herdi.

Dia mengingatkan, jangan sampai pengalaman pilpres 2004 dan 2009 yang diduga sarat dengan transaksional dalam menentukan cawapres terulang lagi. "Dua perode rezim terakhir adalah rezim transaksional. Itu pandangan luar negeri terhadap proses politik yang terjadi di Indonesia," ungkap Herdi

Demikian juga halnya kalau ada diantara capres yang karena alasan tertentu berani mengungkap kabinet bayangannya.

"Lihat posisi tertentu seperti kementerian perdagangan, siapa yang akan mereka tugaskan. Sebab, selama ini kemendag itu kerjanya hanya melakukan impor terhadap kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Kegiatan ekspor, nyaris tidak mereka lakukan," ujar dia.

Hal yang sama juga terjadi di kementarian pertanian. Lembaga tersebut bukannya meningkatkan produktifitas pertanian Indonesia. "Kerjanya hanya mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia dengan cara panen di pelabuhan," ujar Herdi.

Oleh karena itu, Herdi Sahrasad mengingatkan, siapa pun presidennya, tim ekonomi harus mengurangi impor dan hentikan ekspor tenaga kerja Indonesia karena lebih banyak berstatus buruh di luar negeri. (fas/jpnn)