Pusat Diminta Serius Urus Perbatasan

Selasa, 15 September 2009 – 03:20 WIB

BATAS PERBATASAN: Camat Sebatik Barat Junaidi ( jaket coklat) bersama warga dan koran ini saat meninjau patok perbatasan yang terletak di Desa Aji Kuning. Di kawasan perbatasan ini yang kerap melakukan pengawasan dan pengamanan hanyalah satuan pengaman dari Indonesia, sementara aparat keamanan Malaysia jarang melakukan patroli. (Rustam/Radar Tarakan)

NUNUKAN- Sejak awal tahun 2009 ini, pemerintah Kabupaten Nunukan telah menganggarkan biaya sekitar Rp. 2 miliar untuk pemeliharaan tapal batas wilayah dengan negara tetangga, Malaysia.Termasuk, sosek Malindo.Kabag Penataan Perbatasan Murjani menuturkan, sesuai UU 43/2008, ada empat kewenangan untuk daerah perbatasan. Yakni kewenangan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya.

“Untuk tugas pembantuan, pusat memberi bantuan sesuai usulan dari daerah. Seperti halnya rencana pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) di Sebatik Barat tahun depan,” jelasnya.PLBL yang dibangun dengan dana APBN sebesar Rp 1 miliar ini, akan menggantikan PLBL yang sudah ada di lokasi sama, tapi sudah tak laik pakai. Meskipun konstruksi bangunan non permanen, namun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang menghuninya. Seperti personel dari Imigrasi, Karantina, Dishub, Polri, serta unsur terkait lainnya.

Terkait dengan sosialisasi UU 43/2008 tentang wilayah negara, pihaknya juga belum bisa berbuat banyak di daerah perbatasan ini. “Kami tunggu sosialisasi dulu,” katanya.Meskipun bagian di Setkab Nunukan ini masih baru, pihaknya menganggap pemerintah pusat belum serius dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan, termasuk Kabupaten Nunukan. “Kami mengharapnya pemerintah pusat serius. Kami (Nunukan) dan daerah lain itu sama, jangan dibeda-bedakan,” tegasnya.

Murjani menegaskan, semua program dan permasalahan selalu diupayakan dan diselesaikan dengan baik. Ia mengaku sering turun ke lapangan untuk memonitor persoalan di lapangan. “Sampai saat ini, persoalan belum bergeser dari Ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di kecmaatan-kecamatan masih kurang,” ungkapnya.Dalam kesempatan sama disebutkan, bagian ini juga mencari potensi kerjasama dengan kabupaten lain di berbagai sektor, yang hasilnya diperkirakan dapat menguntungkan kedua belah pihak.Diharapkan, peran serta masyarakat dalam mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga, serta mempertahankan kawasan perbatasan. (dew/aj)