Putri Bung Karno Sebut Mahfud Ngawur dan Menghina

JAKARTA - Satu lagi putri Bung Karno yang tak terima dengan pernyataan Moh Mahfud MD bahwa Proklamator RI itu juga pelanggar hak asasi manusia (HAM). Adalah Sukmawati Soekarnoputri yang menyebut Mahfud bertindak ngawur demi membela Prabowo Subianto yang kini menjadi calon presiden.

Sukmawati menegaskan, ayahnya adalah sosok yang sangat menghormati kemanusiaan. Karenanya Sukmawati meyakini, tidak ada bukti bahwa ayahnya melanggar HAM seperti tudingan Mahfud saat meresmikan MMD Innitiative di Bengkulu, Jumat (20/6).

"Saya dengar dia (Mahfud) bukan sebut langsung Bung Karno pelanggar HAM, tapi terlibat berbagai masalah masa lalu. Tapi tak jelas pelanggaran HAM oleh siapa. Kiai yang dia maksud pasti kiai NU. Mereka dibunuh oleh siapa? Kenapa tak ditindaklanjuti proses hukum? Silahkan berdebat dengan saya kalau dia bilang BK pelanggar HAM. Karena tak ada bukti. Yang ada bukti adalah BK sangat hormat pada nyawa manusia," kata Sukmawati di Jakarta, Sabtu (21/6).

Sukmawati menegaskan, baginya belum ada orang Indonesia sekaliber Bung Karno yang mendapat 26 gelar doktor honoris causa. Sukmawati lantas menyodorkan bukti tentang penghargaan Soekarno terhadap kemanusiaan. Misalnya Bung Karno sebagai pencetus Pancasila memasukkan kemanusiaan dalam salah satu silanya.

Selain itu, lanjut Sukma, ada Dasasila Bandung hasil Konferensi Asia–Afrika (KAA) pada 18-25 April 1955 di Bandung, Jawa Barat yang memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Saat itu Indonesia masih dipimpin Bung Karno.

Karenanya Sukmawati menganggap pernyataan Mahfud untuk membandingkan Bung Karno dengan Prabowo jelas tindakan melecehkan. “Menghina dan ngawur yah. Jangan begitulah untuk membela capresnya. Jangan bandingkan Prabowo dengan Bung Karno. Jauh," ujar Sukma. pungkasnya.

Sukmawati lantas menyinggung tentang kasus kekerasan 1998 yang menyeret nama Prabowo.  "Kasus itu tak bisa disepelekan. Korban 98 itu teman seperjuangan saya, saya tak terima kalau mereka seakan ada di hukum rimba. Karenanya seorang pelanggar HAM tak layak maju jadi capres-cawapres," pungkasnya.(ara/jpnn)