Ratusan Desa di Madura Krisis Air

jpnn.com - SAMPANG – Kekeringan melanda sejumlah daerah di Madura. Sebanyak 262 desa mengalami krisis air bersih. Seluruh desa tersebut tersebar di tiga kabupaten. Perinciannya, 115 desa di Pamekasan, 58 desa di Sampang, dan 89 desa di Bangkalan.

Di Sampang, 12 di antara 14 kecamatan yang ada mengalami kekeringan. Bukan hanya sumur, sungai dan embung yang biasanya dijadikan tempat terakhir warga mendapat air juga mulai mengering. Kalaupun ada sisa air di embung, jumlahnya sangat sedikit. Itu pun warnanya sangat keruh.

Di Dusun Pelan, Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan, misalnya, embung bantuan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) Surabaya pada 2013 sudah mengering. Bahkan, tanah di dasar embung mulai retak. Warga setempat mencoba menggali dasar embung untuk mendapat sedikit air. Meski airnya keruh, mereka tetap mengambilnya.

Air yang diperoleh itu digunakan untuk kebutuhan mandi dan cuci. Karena jumlahnya sangat sedikit, warga pun harus benar-benar menghemat air yang mereka dapat dengan susah payah tersebut. Sementara itu, untuk kebutuhan konsumsi, warga biasanya membeli ke PDAM.

Bagi warga yang memiliki cukup uang, kebutuhan untuk mandi dan cuci juga mengandalkan air belian dari PDAM. Mohammad Zaini, 35, misalnya. Warga Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan, itu terbiasa membeli air PDAM satu tangki berkapasitas 5.300 liter. Air tersebut dibeli dengan Rp 100 ribu. ’’Kalau anggota keluarga lumayan banyak, harus irit. Ya, paling seminggu habis,’’ ungkapnya.

Pemkab Sampang selama ini berupaya meminimalisasi dampak kekeringan di 12 kecamatan itu. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemerintah hanya bisa mengirimkan air bersih dua tangki dalam seminggu untuk satu desa. Pengiriman air tersebut dilakukan sejak 25 Agustus.

Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono menyatakan, anggaran untuk mengatasi kekeringan sangat mepet, yakni hanya Rp 250 juta. Padahal, lanjut dia, dari 12 kecamatan yang mengalami kekeringan, 58 desa berstatus kering kritis. ’’Per tangki kita anggarkan Rp 350 ribu. Padahal, di lapangan ada yang sampai Rp 550 ribu per tangki. Kita sedang upayakan mengajukan anggaran ke pemerintah provinsi dan pusat,’’ tutur Wisnu. (mas/sin/c10/fei/JPNN/c19/bh)