Reformasi Birokrasi Momentum Penguatan Berbagai Sektor

Baik dalam aspek penegakan hukum, partisipasi publik, hingga persoalan kerja sama lintas negara.

“Untuk itu saya melihat momentum Reformasi Birokrasi yang menjadi agenda nasional pemerintah harus menjadi bagian penting bagi BNPT untuk melakukan pembenahan sekaligus penguatan di berbagai sektor, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.

Pria yang pernah menjadi Kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat  ini mengakui, dalam beberapa tahun terakhir pihaknya melihat banyak sekali sorotan masyarakat terhadap proses dan kinerja penegakan hukum di Indonesia yang salah satunya terkait persoalan masalah terorisme.

Karena di Indonesia sendiri garda depan dalam penanganan terorisme adalah pendekatan hukum.

“Tanpa menafikan berbagai kesuksesan besar penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum, masih banyak juga narasi sumbang dan kritis yang menyoroti ketidakterbukaan proses hukum dalam penanggulangan aksi terorisme di Indoensia,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Dia mengatakan, sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengoordinasikan penanggulangan terorisme, BNPT juga tidak lepas dari sorotan dan kritikan masyarakat.

“Bahkan masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa membedakan antara wilayah kinerja BNPT di satu sisi, dan kinerja aparat penegak hukum penanggulangan terorisme di sisi yang lain,” ujar alumnus Akpol 1985 ini.

Mantan Wakapolda Metro Jaya ini menjelaskan bahwa Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik yakni profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif