Respons Jokowi Soal Polemik Delik Korupsi Dalam Draf RKUHP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima surat dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masuknya delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Diketahui melalui suratnya itu pimpinan KPK ingin mengingatkan Presiden Ketujuh RI bahwa masuknya delik korupsi ke drah RUU KUHP akan melemahkan lembaga antirasuah.

"Baru kemarin saya lihat, saya terima, baru dalam kajian. Nanti setelah selesai saya sampaikan. Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana,” ucap Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).

Hanya saja secara detailnya, mantan gubernur DKI Jakarta yang selama ini konsisten memperkuat KPK, belum bisa memberikan penjelasan karena dia baru menerima suratnya.

“Tetapi kajian yang dikoordinasikan oleh menko polhukam, ini masih dalam proses berjalan. Sehingga nanti kalau sudah selesai pasti masuk ke meja saya," pungkas mantan wali kota Surakarta ini.(fat/jpnn)