Revisi UU Pilkada Segera Dibahas, Ahok Harus Kumpulkan KTP Segini

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah secara resmi menyerahkan draft revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ke DPR, Senin (28/3) kemarin. 

Dengan penyerahan tersebut kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono, maka pembahasan bersama DPR dapat segera dilakukan. Hal ini agar  pelaksanaan pilkada 2017 dapat menggunakan landasan hukum yang baru nantinya.

"Jadi begitu ditandatangani, langsung kami kirimkan. Penyerahannya Senin kemarin," ujar Sumarsono, Kamis (31/3).

Dalam draft tersebut, ada beberapa pasal baru. Misalnya terkait syarat pasangan calon dari jalur independen, tidak lagi mengacu pada persentase jumlah penduduk. Namun merujuk daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu sebelumnya.

Untuk pemilihan gubernur pada daerah dengan jumlah DPT sampai dua juta jiwa, diusulkan persentase dukungan minimal bagi calon independen, mencapai sepuluh persen. 

Daerah dengan DPT dua juta sampai enam juta, persentase dukungan 8,5 persen. Kemudian DPT 6 juta-12 juta harus didukung paling sedikit 7,5 persen.

Kalau syarat usulan ini disetujui, maka contohnya untuk pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama diperkirakan membutuhkan dukungan fotocopy KTP dari 532.213 penduduk DKI Jakarta. 

Hal ini mengacu pada jumlah DPT DKI Jakarta pada pemilu 2014 lalu yang mencapai 7.096.168 jiwa. Namun untuk resminya, belum ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta.(gir/jpnn)