Saling Sikut Sikat di PPP

jpnn.com - JAKARTA – Menjelang Pemilu 2009, suhu politik yang panas tak hanya diakibatkan gesekan antar parpol. Saling sikut antar kader parpol yang berujung konflik juga terjadi. Kali ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didera konflik antar kadernya akibat penyusunan calon legislatif (caleg).Ujung-ujungnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali memecat Sekjen PPP Irgan Chaerul Mafiz. Ketua DPP PPP Arif Mudatsir Mandan kepada wartawan di pressroom DPR, Kamis (18/9) mengatakan, tanpa melalui prosedur yang ada di partai kubu Suryadharma Ali telah memecat Irgan dari posisinya sebagai Sekjen PPP.

Dikatakan, Dalam rangka pemecatan ini Suryadharma bersama para pendukungnya telah menemui para petinggi partai lainnya seperti Ketua Majelis Pertimbangan Partai MPP Zarkasih Nur dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Pakar PPP Barlianta Harahap. "Irgan sendiri mendengar pemecatan dirinya sebagai Sekjen dari Hasrul Azwar, ini benar-benar mengherankan karena kita sebagai orang DPP tidak pernah tahu ada rapat mengenai pemecatan ini," kata Arif yang dalam kesempatan itu didampingi anggota FPPP Maiyasyak Johan.

 Ditegaskan bahwa pemecatan seseorang tidak mungkin dilakukan secara diam-diam, namun harus melalui proses yang panjang. "Karena jabatan Sekjen adalah jabatan strategis dalam partai dan sangat jelas diatur dalam AD/ART partai," ulasnya. Mantan pesaing Suryadharma dalam Muktamar V PPP di Ancol itu melanjutkan, kabar pemecatan terhadap Irgan itu beredar luas dan pihaknya sudah melakukan pengecekan. Meski Kubu Suryadharma membantahnya, namun Arif tetap tidak percaya dengan bantahan itu.
 

"Tapi saya tidak percaya dengan bantahan itu, kita yakin tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Irgan dipecat karena tidak mau menandatangani daftar caleg di 10 daerah pemilihan. Lagi pula kami pernah mendengar pernyataan pemecatan itu dari Ketua MPP Zarkasih Nur sebagai figur santun yang tidak pernah bohong," ucapnya.

Mudatsir sendiri sungguh-sungguh prihatin dengan berita-berita yang beredar luas mengenai PPP. Dia khawatir situasi ini karena ada yang memanfaatkan Ketua Umum atau Sekjen PPP untuk memperkeruh partai. "Ini berbahaya kita harus waspadai jangan sampai unsure-unsur seperti ini dibiarkan berkembang," tegasnya.

Sementara Wakil Sekjen DPP PP Romihurmuzy yang dihubungi terpisah menuding adanya pihak-pihak yang telah menghembuskan isu untuk menimbulkan konflik di PPP. "Tidak ada pemecatan atas jabatan sekjen. Memang ada tujuh dapil yang diserahkan ke KPU yang tidak ditandatangani oleh sekjen. Karena itu, berkas tersebut dikembalikan oleh KPU ke DPP PPP," bebernya.

Karenanya Romi menilai isu tersebut tidak mungkin akan bergulir lebih jauh apalagi mengarah pada Muktamar Luar Biasa (MLB). "Persoalah rapat pleno itu hanya soal teknis karena ketua umum sedang berada di luar negeri. Setelah pulang nanti, sudah pasti di gelar rapat pleno," paparnya.(ara/JPNN)