Satu Lagi Proyek Terbengkalai Dibangkitkan Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah segera merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang telah direncanakan selama 43 tahun lalu. Komitmen realisasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT Meta Adhyta Tirta Umbulan.

Dalam rilis yang diterima pers di Jakarta, Jumat (22/7), dikatakan, penandatanganan tersebut  disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Wakil Menkeu Mardiasmo.

Penandatanganan Kerja sama Proyek KPBU SPAM Umbulan dilakukan antara Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) Proyek KPBU SPAM Umbulan dengan Direktur PT Meta Adhya Tirta Umbulan, Yusirin.

PT Meta Adhya Tirta Umbulan merupakan badan usaha yang melaksanakan proyek tersebut dan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor selaku pemenang lelang Proyek KPBU SPAM Umbulan.

Pada saat yang bersamaan juga ditandatangani tiga perjanjian turunan yaitu, pertama kerjasama Regres antara Gubernur Jatim, Soekarwo dengan Direktur PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), Sinthya Roesly. Kedua Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah antara Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jawa Timur antara Direktur Utama PDAB Jatim, Joko Triono dengan Direktur PT Meta Adhya Tirta Umbulan Yusirin. Ketiga Perjanjian antara PT PII dengan PT Meta Adhya Tirta.

Direktur Utama PII Sinthya Roesly menjelaskan, pemerintah melalui PT PII menjamin keamanan investasi badan usaha dalam pembangunan SPAM dan peningkatan kepastian pendanaan proyek infrastruktur melalui partisipasi swasta.

"Penjaminan PT PII diharapkan terus meningkatkan peran badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas,” kata Sinthya, usai acara Penandatanganan Perjanjian Proyek SPAM Umbulan di Kementerian Koordinator Perekonomian.(fas/jpnn)