SBM PTN Tertib, Mendikbud Ingatkan Biaya Kuliah

jpnn.com - JAKARTA - Ujian tulis seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN) kemarin berlangsung tertib. Panitia pusat mengkonfirmasi, tidak ada gangguan menonjol selama pelaksanaan tes tulis.

Pemindaian hasil ujian segera dijalankan, sehingga pengumuman kelulusan bisa dikeluarkan tepat waktu pada 16 Juli mendatang.
 
SBM PTN tahun ini diikuti 664.509 pelamar dengan daya tamping sebesar 103.346 kursi. Daya tampung itu membengkan dari angka awal, karena ditambah luncuran sisa kuota dari seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN). Sementara tahun lalu SBM PTN diikuti 585.789 pelamar dengan daya tampung sebanyak 101.775 kursi.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh meninjau langsung pelaksanaan SBM PTN di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nuh didampingi Rektor Universitas Indonesia Mohammad Anis, Ketua SBM PTN sekaligus Rektor Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia, dan Rektor Insititut Pertanian Bogor sekaligus ketua Majelis Rektor PTN Herry Suhardiyanto.
 
Rektor UI Anis mengatakan SBM PTN merupakan salah satu saringan masuk mahasiswa baru. Dia mengatakan 50 persen mahasiswa baru UI disaring melalui SNM PTN. Kemudian kuota SBM PTN sebesar 30 persen dan sisanya melalui seleksi mandiri sebesar 20 persen. "Kapasitas mahasiswa baru di UI sebanyak 4.500," kata dia.
 
Mendikbud Mohammad Nuh mengapresiasi kinerja panitia SBM PTN sehingga penyelenggaraan bisa lancer dan tertip. Meskipun penyelenggaraan SBM PTN ini diringkas dari yang biasanya dua hari, sekarang cukup sehari saja.
 
Kepada para pimpinan PTN, Nuh berpesan urusan biaya kuliah. Dia menegaskan bahwa calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus tes SBM PTN, SNM PTN, maupun ujian mandiri tidak boleh di-cancel hanya gara-gara kemampuan ekonomi.

"Kalau sudah lolos seleksi secara akademik, tidak boleh tidak bisa melanjutkan kuliah gara-gara tidak memenuhi urusan pembiayaan," papar Nuh yang kemarin berulangtahung ke 55 tahun itu.
 
Nuh menjalaskan dari sekian banyak pelamar SBM PTN, tentu ada yang berharap mendapatkan beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (Bidik Misi). Misalkan kuota bidik misi sudah penuh, tetapi masih ada mahasiswa yang tidak mampu secara finansial, tugas kampus untuk mencarikan solusinya.
 
Cara-cara yang bisa ditempuh adalah memberikan keringanan pembiayaan, skema uang kuliah diangsur, atau bahkan mencarikan dosen untuk menjadi orangtua asuh. Dia mengatakan PTN dipersilahkan memobilisir para dosen untuk menjadi orangtua asuh bagi mahasiswanya yang tidak mampu.
 
Secara garis besar, Nuh mengatakan pembiayaan SPP kuliah di PTN sudah diatur supaya lebih murah. SPP di PTN saat ini sudah termasuk dengan biaya-biaya lain seperti uang gedung, uang praktek, dan biaya sejenisnya. "Namanya uang kuliah tunggal (UKT, red)," katanya.
 
Nuh mengatakan dengan UKT itu mahasiswa sudah tidak boleh dibebani biaya uang gedung dan lain-lainnya. Kemendikbud juga menerapkan beberapa jenjang besaran UKT. Jenjang UKT paling murah sebesar Rp 0 alias gratis sampai Rp 500 ribu per semester.

Jenjang UKT kedua adalah lebih dari Rp 500 ribu hingga RP 1 juta per semester. Dua kelompok UKT ini harus diberikan kepada minimal masing-masing 5 persen mahasiswa miskin diluar penerima Bidik Misi.
 
"Saya berharap tidak ada lagi laporan orang miskin dilarang kuliah, gara-gara urusan finansial padahal kemampuan akademiknya bagus," ungkap Nuh. Dia berpesan selama masa penerimaan mahasiswa baru ini, PTN harus benar-benar ramah sosial. (wan)