Seharusnya Pak Jokowi Tak Punya Beban Lagi Memilih Menteri di Periode Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi seharusnya tidak terbebani lagi dalam memilih menteri kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

Ari menegaskan, Presiden Jokowi tidak perlu lagi terbebani dengan tuntutan soal komposisi menteri dari kalangan profesional maupun partai politik.

“Pak Jokowi seharusnya di periode keduanya lebih firmed memilih menterinya. Tidak terbebani dengan tuntutan profesional sekian persen, partai sekian persen,” kata Ari di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).

Ari mengingatkan, kerja-kerja politik yang dilakukan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) harus mendapat apresiasi yang tinggi. “Bagaimanapun, kemenangan kemarin lebih ditentukan oleh mesin-mesin partai yang berjalan demikian dahsyat. Kalau berapa komposisinya, itu hak prerogatif presiden,” paparnya.

BACA JUGA: Jubir PSI Ungkap Alasan Jokowi Pengin Jaksa Agung Nonpartai

Ari menilai rencana Jokowi membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Investasi, menunjukkan kabinet sebelumnya tidak optimal dalam bekerja. “Kami juga lihat kemarin lemahnya koordinasi antarkementerian menjadi titik lemahnya Pak Jokowi,” katanya.

Dia juga menyatakan adanya kementerian yang tidak pernah menginjak DPR itu juga harus dievaluasi. “Bisa dibayangkan menteri itu tidak pernah ke parlemen. Ini menjadi tanda tanya besar,”  ujarnya.

Menurut Ari pula, Jokowi memiliki tantangan besar sebagaimana janjinya untuk menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia menilai untuk mencapai itu, kabinet harus diperkukuh menteri yang memiliki kapabilitas di bidang SDM. Jokowi juga harus menempatkan menteri-menteri yang tidak  mempunyai resistansi besar di masyarakat. (boy/jpnn)