Sekjen Gerindra: Instruksi Presiden Jokowi Sudah Tegas, Tinggal Dieksekusi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat sejumlah kementerian, BUMN, hingga pemerintah daerah (pemda) lebih mengedepankan  produk luar negeri atau impor dalam pengadaan barang. 

Ahmad Muzani menyatakan bahwa Jokowi sebenarnya sudah memberikan instruksi tegas kepada kementerian dan BUMN-BUMN agar menghargai produk dalam negeri saat pengadaan barang. 

"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib," kata Ahmad Muzani dalam keterangan persnya, Jumat (25/3).

Wakil Ketua MPR itu mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi sebenarnya demi kepentingan negara. Setidaknya, anggaran pendapatan belanjar negara (APBN) digunakan untuk kepentingan rakyat. "Pesan presiden itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari elite partai politik,” ujar Muzani.

Menurut dia, kegiatan impor pada dasarnya bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi.  Sebaliknya, impor tidak perlu dilakukan jika barang atau jasa yang hendak dibeli tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri.

"Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika kesadaran itu bisa tumbuh di dalam diri kita, saya rasa peningkatan APBN dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih baik," tutup Ahmad Muzani.

Sebelumnya, Jokowi meluapkan kemarahan ketika menghadiri acara Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, Jumat (25/3). Kemarahan Jokowi tersebut karena banyak kementerian, pemda, dan BUMN yang membeli produk luar negeri alias impor.  "Itu kadang-kadang gimana toh, aduh. Saya detailkan lagi, gregetan saya," kata Jokowi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa makin kuat apabila anggaran impor dibelikan produk dalam negeri alias UMKM. Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, di daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun. "Coba dibelokkan semuanya ke sini (membeli barang UMKM, red), barang yang dibeli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi," tutur Jokowi. (ast/jpnn)