Sekolah Gratis Sebatas Iklan

Senin, 04 Mei 2009 – 09:24 WIB

MAHAL- Pendidikan gratis yang diiklankan pemerintah tak selaras dengan kenyataan. Berbagai sekolah justru meningkatkan biaya pendidikan yang dibebankan kepada murid. Sehingga pendidikan yang diwajibkan pemerintah dirasakan sangat mahal. Foto: Dok/JPNN

JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal memenuhi tiga hal yang ingin dicapai di bidang pendidikan. Tiga hal itu adalah perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan perbaikan tata kelola anggaran atau akuntabilitas.

Penilaian itu datang dari Koordinator Divisi Pendidikan Indonesia Corruptions Watch (ICW) Ade Irawan. Menurutnya, hingga kini belum semua lapisan masyarakat bisa memperoleh hak pendidikan yang murah. Dalam hal perluasan akses pendidikan, justru yang terjadi dari tahun ke tahun adalah peningkatan biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa.

Hasil riset ICW di lima daerah yang mewakili daerah perkotaan dan pedalaman ditemukan bahwa orang tua siswa SD harus mengeluarkan rata-rata Rp3 juta per tahun pada 2006. Sedang pada 2008 meningkat menjadi Rp4 juta per tahun. Hal ini sangat ironis lantaran sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Jadi sekolah gratis itu hanya ada di iklan saja. Daripada pasang iklan mahal-mahal, lebih baik dana itu untuk pendidikan gratis saja," ujar Ade Irawan dalam sebuah diskusi berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Senin (4/5).

Sementara itu, yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu, pemerintah juga belum berhasil mencapai hal tersebut. Dilihat dari out put pendidikan berupa lulusan dari perguruan tinggi misalnya, daya saingnya pun masih rendah dibanding lulusan perguruan tinggi negara-negara tetangga. Bila pemerintah suka bangga dengan banyaknya juara olympiade misalnya, itu juga tidak bisa diklaim sebagai wujud peningkatan mutu pendidikan bangsa ini. "Karena yang juara olympiade itu tidak mewakili seluruh siswa. Yang harus diingat, peserta olympiada itu kan melalui proses karantina," ujar Ade.