Seleksi Capim KPK Harus Dikawal dan Diawasi agar Terbebas Intervensi
jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) menilai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikawal dan diawasi. Pengawasan itu dianggap penting agar nantinya terpilih calon terbaik untuk memimpin KPK.
Menurut Ketua Umum Iluni FHUI), Melli Darsa, pihak pertama yang perlu diawasi adalah panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim). Ia menyatakan, kunci agar terpilih pimpinan KPK terbaik adalah komitmen panitia seleksi (pansel) untuk bekerja secara independen dan berani menangkis segala bentuk intervensi. "Kami menaruh banyak harapan agar pansel bisa melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan siapapun,” katanya di Jakarta, Rabu (24/5).
Selain itu Melli juga menyebut titik krusial dalam pemilihan calon pimpinan KPK. Yakni saat proses fit and proper test capim KPK di DPR.
Melli menegaskan, seluruh proses seleksi capim KPK harus transparan dan kredibel. Dalam catatan Iluni FH UI, proses seleksi yang kredibel akan memberikan pelajaran berharga sekaligus membangkitkan harapan publik tentang KPK ke depan.
Namun, jika kepentingan politik justru mewarnai proses seleksi capim KPK, maka publik pasti akan bereaksi negatif. “Proses yang terkontaminasi kepentingan politik, golongan atau uang akan menciptakan kemarahan publik," ujarnya.
Karenanya Melli menegaskan, Iluni FHUI akan mengawal dan mengawasi proses seleksi capim KPK. Termasuk saat proses fit and proper test di DPR.
Wadah para sarjana hukum jebolan UI itu juga mengajak publik untuk ikut serta mengawasi proses seleksi capim KPK. “Iluni FH UI berencana untuk mengawal fit and proper test di DPR dari dekat. Kami juga membuka akses kepada para calon, media massa atau masyarakat untuk menyampaikan informasi aktivitas yang bisa mengganggu kualitas proses dan hasil fit and proper test capim KPK,” pungkasnya.(ara/jpnn)