Sesalkan Para Capres Enggan Komentari Blok Mahakam

jpnn.com - JAKARTA - Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menyayangkan minimnya politisi yang berani berbicara mengenai pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Menurutnya, isu tersebut sangat dihindari oleh para politisi termasuk mereka yang berniat maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

"Ini paling dihindari, coba tanya capres-capres deh, pasti jawabnya nanti kita pikirkan," ujar Effendi di sela-sela acara diskusi Sumpah Pemuda dengan tema 'Mari Kita Rebut Blok Mahakam ke Pangkuan Ibu Pertiwi' di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Seperti diketahui, saat ini pengelolaan Blok Mahakam masih dipegang oleh dua perusahaan asing, yakni Total asal Perancis dan Inpex dari Jepang. Namun, para capres dianggap tidak berani mengusik kepentingan asing yang ingin terus menguasai Blok Mahakam.

Effendi menambahkan, pengelolaan Blok Mahakam merupakan isu yang sangat penting. Mengingat, nilai cadangan minyak dan gas di sana bernilai ribuan triliun rupiah.

"Ini menarik, hanya mahasiwa yang berani berbicara, bukan calon presiden. Padahal ini sebenarnya lebih penting dari Century. Kalau gak berani mereka memang takut dengan asing," tegasnya.

Di lokasi yang sama, pakar perminyakan Kurtubi mengatakan bahwa kontrak Blok Mahakam dengan perusahaan asing perlu dihentikan. Tujuannya, agar seluruh keuntungannya dapat mengalir ke kas negara.

Pendapatan yang besar dari Blok Mahakam, lanjutnya, akan sangat bermanfaat untuk kemakmuran rakyat Indonesia. "Tolak perpanjangan kontrak Blok Mahakam dan kembalikan ke pangkuan RI," tegas caleg dari Partai NasDem itu.

Sebagai catatan, semula Blok Mahakam memiliki cadangan sekitar 27 triliun cubic feet (TCF) gas dan 600 juta barel minyak. Pada saat kontrak berakhir tahun 2017 mendatang, cadangan yang masih tersisa sekitar 6-8 TCF gas, dan 100 juta barel minyak. Nilai dari cadangan gas dan minyak itu diasumsikan mencapai sekitar Rp 1100 triliun. (dil/jpnn)