Sistem Perekrutan TKI Segera Dievaluasi

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera mengevaluasi sistem perekrutan TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Evalusasi ini akan dimulai dari proses sertifikasi TKI.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses sertifikasi TKI. Karena ini palang pintu terakhir proses pengiriman TKI,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kamis (27/11).

Hanif megaku sengaja melakukan sidak ke BNSP untuk melihat proses sertifikasi TKI yang rawan pemalsuan dan praktek penipuan.

Apalagi dirinya mendapatkan laporan sejumlah TKI yang telah lulus uji kompetensi atau telah tersertifikasi banyak yang dideportasi karena dianggap tidak kompeten.

“Saya membayangkan Calon TKI (CTKI) kita tidak dilatih dengan benar tapi kemudian dia dinyatakan lolos uji kompentensi dan tersertifikasi. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik di negeri orang? Dan mereka akhirnya dipulangkan karena tidak mampu,” tuturnya.

Karena itu, Hanif ingin menyelesaikan berbagai masalah terkait sertifikasi TKI. Apalagi setiap tahunnya ada 300 ribu lebih CTKI yang diuji, sementara jumlah lembaga pengujinya hanya 7 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Belum lagi minimnya jumlah asesor.

"Apa bisa? Saya sangat menyayangkan LSP yang tidak berkualitas. Ini yang harus dievaluasi. Jumlah  asesor yang sedikit ini persoalan Untuk LSP yang mengurusi TKI. Satu tahun bisa mengeluarkan 300 ribu sertifikasi. Maka berarti 1 asesor menangani 1.000 calon TKI. Wah tepar itu Pak," tandasnya.(fat/jpnn)