Skandal Berlinale, Direktur Pengembangan Industri Perfilman Dicopot

jpnn.com - JAKARTA - Kisruh rencana pengiriman 16 delegasi dari Kementerian Pariwisata ke Festival Film Berlin atau Berlinale pada 5-15 Februari 2015 semakin panas. Skandal pengiriman delegasi yang tidak merepresentasikan dunia perfilman Indonesia itu akhirnya berujung pencopotan Armein Firmansyah dari jabatan direktur Pengembangan Industri Perfilman Kementerian Pariwisata.

Armein merupakan ketua rombongan yang dijadwalkan berangkat ke Berlin, Jerman, pada Rabu (4/2). Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (EKBSB) Kementerian Pariwisata Ahman Sya kepada Jawa Pos mem­benarkan pencopotan Armein dari jabatan eselon II tersebut. 

Ahman menjelaskan, ada sedikitnya dua penyimpangan yang dilakukan Armein. Pertama, Armein telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan anggaran buat mengikuti Berlinale sekaligus menyewa booth yang ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar. Namun, dia enggan menyebutkan pihak ketiga yang digandeng Armein untuk mensponsori pemberangkatan rombongan itu ke Berlin. "Itu tidak perlu disebutkan," katanya. 

Kedua, surat izin dari menteri sekretaris negara untuk mengadakan kegiatan tersebut belum turun. Namun, Armein masih bersikukuh berangkat. "Selain itu, dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menolak untuk mencairkan permohonan anggaran bagi kementerian yang statusnya berubah," imbuh Ahman.

Ahman menyatakan, dengan tindakan tersebut, Armein dinilai telah melanggar ketentuan prosedural perizinan pengadaan kegiatan. Belum jelas posisi yang akan diterima Armein setelah jabatannya dicopot. "Soal itu belum diputuskan," ujarnya.

Skandal tersebut juga tidak lepas dari kualitas delegasi yang berangkat ke Berlinale. Pihak sineas dan artis yang tergabung dalam Pekerja Film Indonesia menilai para delegasi yang diberangkatkan ke Berlinale dan acara serupa sebelumnya tidak kredibel.

Kemarin para anggota Pekerja Film Indonesia berunjuk rasa di halaman Kementerian Pariwisata. Sutradara sekaligus koordinator aksi Joko Anwar menuntut pemerintah lebih transparan terhadap anggaran. "Seperti acara serupa di Hongkong pada 2013 lalu, pemerintah membuka booth di sana, tapi tidak ada yang jaga. Tidak ada hasilnya juga. Itu menghamburkan uang negara," tutur Joko. (dod)