Soal Biometrik, Gerindra Minta Pemerintah Desak Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sebagai persyaratan untuk pengurusan visa calon jemaah umrah, dipersoalkan. Sejak diberlakukan 17 Desember 2018, banyak jemaah harus dihadapkan dengan antrean panjang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan memang proses biometrik sebelum umrah akan sangat menolong percepatan pemeriksaan imigrasi di bandara di Arab Saudi. Hal itu seperti kemudahan pemeriksaan imigrasi jemaah haji. Namun, ujar Sodik, proses biometrik calon jemaah haji tentu beda dengan umrah.

“Calon jemaah haji biometriknya di embarkasi haji di mana calon jemaah haji wajib kumpul di embarkasi. Calon jemaah umrah tidak wajib kumpul di embarkasi,” kata Sodik, Jumat (21/12).

Menurut Sodik, jika titik biometrik calon jemaah umrah hanya ada di beberapa tempat seperti yang sudah disiapkan kerajaan Arab, maka akan menyulitkan. Terutama di provinsi yang sarana tranportasi masih sulit atau lemah, apalagi di daerah kepulauan di Indonesia.

Karena itu, Sodik meminta pemerintah turun tangan mendesak Kerajaan Arab mengundurkan pemeriksaan syarat biometrik calon jemaah umrah.

“Sampai mereka siap untuk menyiapkan gerbang umrah, minimal di tiap kota/kabupaten,” jelas politikus Partai Gerindra, itu.

Sodik meminta pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada rakyatnya, yang akan melaksanakan ibadah jemaah umrah.

Menurut dia, proses biometrik sekarang ini menghambat keberangkatan mereka ke tanah suci. Dia memaparkan, wujud pembelaan pemerintah kepada bangsa adalah dengan mendesak Arab Saudi memperbanyak gate biometrik. “Idealnya adalah satu gate biometrik di tiap kabupaten/kota,” kata Sodik.(boy/jpnn)