Soal BPJS Kesehatan Haram, Jokowi Minta Ini

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan BPJS Kesehatan  melakukan dialog dengan MUI. Instruksi itu disampaikan menyusul fatwa MUI yang menyebut BPJS Kesehatan haram.

"Presiden memerintahkan kedua pejabat untuk segera melakukan dialog. Sesegera mungkin. MUI minta minggu depan," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7). 

Menurut Andi, BPJS Kesehatan dan Menkes sudah lebih dulu melakukan pertemuan membahas masalah itu.

Pertemuan selanjutnya dengan MUI akan dijadwalkan setelah lembaga itu mengikuti Muktamar NU dan Muhammadiyah.

"Kami masih menunggu dialog, setelah itu Menteri Kesehatan dan kepala BPJS akan lapor ke presiden," imbuhnya.

Pemerintah, tutur Andi, menunggu titik temu dan solusi dari pertemuan itu. Ia belum memberikan kepastian apakah pemerintah akan mengevaluasi sistem di BPJS Kesehatan setelah pertemuan itu dilaksanakan. (flo/jpnn)