Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Soal Honorer K1 Banten, Yuddy: Saya Datangi, Gubernurnya Tidak Ada

Selasa, 14 Juni 2016 – 15:45 WIB
Soal Honorer K1 Banten, Yuddy: Saya Datangi, Gubernurnya Tidak Ada - JPNN.COM
Menteri PANRB Yuddy Crisnandi. Foto: dok jpnn

jpnn.com - SERANG - Nasib honorer kategori 1 (K1) di Pemprov Banten kembali tidak jelas. Padahal, Gubernur Rano Karno telah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi malahan menyerahkan persoalan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian di daerah, dalam hal ini Gubernur Banten.

“Kalau K1 harusnya sudah selesai, kalau masih ada K1 yang belum selesai pejabat pembina kepegawaiannya harus membawa data-data administratif sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Yuddy kepada sejumlah awak media di Mapolda Banten, Selasa (14/6).

Menurutnya, honorer K1 yang belum diangkat menjadi PNS menjadi tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian di daerah tempat honorer tersebut. Pernyataan yang sama juga ia ungkapkan saat ditanya honor untuk honorer K1.

“Yang menjadi tanggung jawab kementerian adalah pegawai yang ada di nomenklatur. Kalau Anda tanya soal honorer ke saya, saya saja tidak tahu bagaimana perekrutannya, berapa banyak jumlahnya, menggajinya dari mana,” ujarnya.

Terkait surat yang disampaikan Gubernur, Yuddy mengaku telah menerimanya. Namu saat dirinya mau mengundang, Gubernur Rano tidak berada di daerah.

“Saya mau undang lagi gubernur, gubernurnya gak ada. Saya mau datangi pak gubernur hari ini, gubernur gak ada, lagi di luar (umrah-red),” kata Yuddy.

Hari ini MenPAN-RB Yuddy mengunjungi Mapolda Banten, namun dalam kunjungannya ini tidak ada satupun pejabat Pemprov Banten yang menyambut maupun mendampingi. Menteri disambut dan didampingi oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Walikota Serang Sulhi. (Bayu/dil/jpnn)

SERANG - Nasib honorer kategori 1 (K1) di Pemprov Banten kembali tidak jelas. Padahal, Gubernur Rano Karno telah menyurati Kementerian Pendayagunaan

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close