Soal Pencabutan Subsidi Pengguna Listrik 900 Watt, FPD: Pikirkan Warga Pulau Terluar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Ihwan Datu Adam, mengharapkan pemerintah sudah memiliki perhitungan matang dalam memberlakukan pencabutan subsidi bagi pengguna listrik 900 watt.

Menurut Datu, sah saja pemerintah menarik subsidi tersebut dengan alasan banyak pengguna yang tidak termasuk kategori layak subsidi. Tetapi perhitungannya harus hati-hati dan benar, agar tidak salah sasaran dan menimbulkan dampak berupa kesulitan bagi masyarakat banyak.

"Mau menambah keuangan negara, silakan. Mau merapikan siapa layak dapat subsidi siapa yang tidak perlu, boleh saja. Tapi sudah dihitung tidak? Benar nggak data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) terkait siapa saja pengguna 900 watt. Harus hati-hati,’’ kata Datu.

Dia meminta, pemerintah tidak bersembunyi di balik istilah yang seolah merakyat tapi ternyata mencekik, jika memang benar-benar mau menaikkan tarif dasar listrik. "Saya cuma ingatkan, jangan pakaia bahasa tarik subsidi bagi pengguna yang mampu, tapi sebenarnya diam-diam mau naikkan TDL," ujar anggota dari dapil Kalimantan Timur ini.

Datu mengatakan, TDL harus berada di posisi asalnya, terjangkau rakyat banyak karena secara umum perekenomian belum membaik. Di samping itu, Tim TNP2K dan PLN harus memperoleh data secara valid dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait pengguna, karena kelompok rentan ada di pengguna 450 watt dan 900 watt.

"Silakan tarik subsidi untuk pengguna yang tidak layak dapat subsidi. Namun harus diingat, pertama, perbaiki layanan di seluruh daerah. Kedua, bagaimana dengan kondisi di daerah terpencil atau pulau terluar? Apakah sudah sesuai dengan konsep pembangunan listrik berbasis pedesaan?" ucap Datu.

Menurutnya, kadang masyarakat mengeluh karena seolah-olah menghirup udara saja harus bayar retribusi dan pajak. "Jadi jangan sampai listrik bayar tapi byar pet, lampu mati hidup mati, naik turun, dan banyak informasi tidak jelas. Secara nasional, hampir semua kepala daerah mengeluh hal tersebut. Ini perlu diperbaiki,’’ pungkasnya. (adk/jpnn)