Soal Perppu Pilkada, SBY Dianggap Mainkan Srategi

jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan, keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak memilih mendukung Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih atau "non blok" dianggap wajar. Menurutnya, strategi politik itu dimainkan untuk menghadapi pemilihan umum 2019.

"Pak SBY kan ahli strategi, jadi lumrah saja sebagai strategi politik. Istilah saya bukan nonblok tapi liat sikon (situasi kondisi)," kata dia, Jumat (12/12).

Fahmi menjelaskan apapun istilahnya SBY tetap saja di luar pemerintahan. Salah satu pertimbangannya, ujar Fahmi, mungking karena banyaknya kasus dugaan koropsi yang menimpa kader SBY di Demokrat. Seperti kasus yang menimpa Jero Wacik, maupun skandal Bank Century yang belum jelas menyeret siapa lagi ke depannya.   "Jadi, masih ragu melangkah," tegas Fahmi.

Keputusan Demokrat menjadi penyeimbang bukan hal yang negatif dan tidak boleh dianggap remeh. Kata Fahmi, PDI Perjuangan dalam "laboratorium politik" Indonesia sudah membuktikan bahwa menjadi partai penyeimbang bisa memenangi Pemilu 2014. Jika PDI Perjuangan dan Jokowi tidak waspada mungkin saja Demokrat memenangi Pemilu 2019.

"SBY dan PD sedang hitung apakah pemerintahan Jokowi-JK cukup kuat melewati dua tahun. Kalau sekedar biayai partai sambil "puasa kekuasaan" lima tahun masih cukup dan mampu PD," katanya.

Dia yakin  Demokrat segera bergabung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kall kalau sikon sudah kepepet dan membahayakan kader lainnya.

"Tapi, jika menunggu kepepet mungkin  sudah terlambat. Bagi Jokowi-JK the show must go on," pungkas deklarator Projo ini. (boy/jpnn)