Soal Pilkada Disebut Berongkos Mahal, Deddy PDIP: Jangan Menyalahkan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menyebut rakyat tidak bisa dijadikan kambing hitam ketika kontestasi politik berbiaya mahal.

Menurut Deddy, biaya pemilu menjadi mahal karena kandidat yang melangkahi moral, etika, dan undang-undang serta mengedepankan keserakahan dalam kontestasi.

"Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menaburkan uang itu, kan, memang dari elite politik sendiri, kan, begitu," katanya ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Adapun, Deddy berkata demikian demi menyikapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD.

Prabowo merasa pelaksanaan pilkada 2024 memakan banyak biaya dan pemilihan melalui DPRD menjadi jawaban dari persoalan tersebut.

Kepala negara menganggap pilkada melalui DPRD lebih efisien dan efektif, seperti dilakukan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Deddy mengatakan partai dan kontestan politik yang membangun basis dukungan di bawah, tidak memerlukan uang besar untuk meraup suara. Berbeda hal ketika mereka tak memiliki kekuatan akar rumput.

"Kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau, pasti main uang besar," kata eks aktivis Walhi itu.