Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Soroti Karhutla, Koalisi Desak Perbaikan Tata Kelola dan Perlindungan Ruang Hidup

Jumat, 02 Oktober 2026 – 13:02 WIB
Soroti Karhutla, Koalisi Desak Perbaikan Tata Kelola dan Perlindungan Ruang Hidup - JPNN.COM
Soroti Karhutla, Koalisi Desak Perbaikan Tata Kelola dan Perlindungan Ruang Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang tahun 2026 telah bertransformasi menjadi krisis berskala nasional.

Krisis ini tidak lagi sekadar persoalan luasan area yang terbakar, melainkan telah menjadi darurat polusi udara, ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, serta cerminan buruknya tata kelola lahan.

Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menegaskan bahwa sebaran kejadian karhutla kini tidak hanya terpusat di Sumatra dan Kalimantan, tetapi telah meluas secara sporadis ke Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Tanah Papua.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah mencapai 202.004,30 hektare, meningkat drastis hingga 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

Eskalasi ini terus memburuk pada Agustus dan September, diperparah oleh kondisi El Nino sangat kuat serta musim kemarau panjang.

Namun, Koalisi menekankan bahwa faktor iklim tidak boleh dijadikan satu-satunya kambing hitam. Pola penggunaan lahan, perizinan, dan kerentanan ekosistem gambut akibat degradasi adalah pendorong utama krisis ini.

"Angka yang kami temukan sangat mengkhawatirkan. Hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 139.978 hotspot tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Angka ini telah mencapai 73,6% dari total hotspot sepanjang Agustus 2026, atau setara dengan 40% dari keseluruhan hotspot tahun ini. Dari total sebaran tersebut, sekitar 30% (atau kurang lebih 40.000 hotspot) berada di area Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hal ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara karhutla dengan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di area konsesi," kata Manajer Riset Pantau Gambut Syafiq Gumilang.

Selain menghancurkan ekosistem, karhutla 2026 memicu krisis kesehatan dan polusi lintas batas yang masif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah terjadi di 63 kabupaten/kota terdampak, di mana 26.545 kasus menimpa anak usia balita (0-5 tahun).

Kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) yang terjadi sepanjang tahun 2026 telah bertransformasi menjadi krisis berskala nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News