Subsidi Pertanian Harus Mencapai Rp 60 Triliun

jpnn.com - BOGOR - Capres Peserta Konvensi Partai Demokrat Ali Masykur Musa begitu antusias memaparkan visi misinya dalam Debat Bernegara Konvensi Partai Demokrat di Bogor, Minggu (2/3). Di depan para peserta lain dia menyampaikan sejumlah contoh prioritas pembangunan yang harus segera disikapi pemerintah mendatang, terutama tentang swasembada pangan. 

"Untuk mendorong swasembada pangan, salah satu cara yang diusulkannya adalah dengan memberikan subsidi dari hulu hingga hilir dan asuransi bagi petani," kata dia.
 
Kata dia, subisidi di hulu sebesar Rp 13,7 triliun untuk petani dinilai saat ini belum memadai. Subsidi harus ada di angka Rp 60 triliun. 

“Petani yang berjumlah 35 juta orang, sekarang turun menjadi 31 juta akibat alih fungsi lahan tidak bisa hanya mendapatkan subdisidi sebesar itu. Apalagi mekanismenya melalui BUMN dan lembaga. Kenyataannya pupuk dan benih tidak masuk ke lapangan,” jelasnya.
 
Sedangkan untuk pengaman di hilir, Ali menawarkan penerapan subsidi harga. Hal ini agar harga pangan di dalam negeri terjaga. “Andaikan subsidi Rp 60 triliun diberikan ke petani dan nelayan maka tidak hanya menyasar subsidi hulu yaitu pupuk dan benih tetapi juga subsidi hilir. Begitu petani masuk masa panen, ketika pasar tidak membeli hasil panen mereka dengan harga yang pantas, tidak sesuai dengan harga harapan petani, maka disinilah pemerintah harus mensubsidi daya beli pasar terhadap produk pertania,” terang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini.
 
Kemudian, yang menjadi gagasan Ali adalah asuransi kerugian petani. Jika terjadi gagal panen akibat hama, cuaca buruk atau banjir, 60 persen biaya semestinya ditanggung pemerintah. 

 
Disamping masalah subsidi dan asuransi petani, Ketua Umum Ikatan Sarjana NU ini juga menyikapi strategi peningkatan kesejahteraan yang salah kaprah sejenis BLSM, BLT, dan sebagainya dinilai tidak efektif. “Bantuan Langsung Sementara Masyrakat (BLSM), raskin yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu, membuat mereka menggantungkan hidup kepada pemberian. Bantuan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak memberdayakan kemampuan masyarakat,” ungkap Ali.
 
Dia juga menyarankan agar program-program padat karya yang pro rakyat seperti PNPM harus diperbanyak sehingga masyarakat miskin bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya dengan membuat program-program padat karya di bidang perbaikan infrastruktur, perawatan lingkungan, sehingga mampu membuka peluang kerja untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi. (mas/jpnn)