Sudah Dibiayai Swasta Jangan Ambil APBD

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menyentil kebiasaan pejabat daerah saat melakukan kunjungan kerja ke daerah lain ataupun ke luar negeri. Dikatakan, jika kunjungan kerja itu biayanya sudah ditanggung pihak pihak swasta atau perusahaan tertentu, maka tidak boleh lagi ambil jatah uang perjalanan dinas dari APBD. Pasalnya, jika sudah dibiayai swasta tapi masih juga mengambil dana APBD, maka berarti ada dana dobel.

Gamawan memberi contoh, misal ada perusahaan asing yang mau investasi ke daerah tersebut, lantas pihak perusahaan mengajak pejabat daerah untuk melihat pabriknya di luar negeri, biasanya biayanya ditanggung perusahaan tersebut. "Misal ada pabrik tambang besi, mengundang ke China. Perusahaan itu sudah menanggung tiket dan penginapan hotel, maka jangan lagi ambil APBD. Boleh ambil dari APBD untuk ongkos belanjanya saja (uang makan, red)," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (30/7).

Gamawan sendiri mengaku, saat kunjungan kerja di daerah, seringkali sudah mendapatkan pelayanan penginapan di hotel yang sudah disediakan. Katanya, dia mau menggunakan hotel itu tapi tetap dibayarnya sendiri, dari uang perjalanan dinasnya. "Jadi tidak membebani keuangan daerah, uang perjalanan dinas saya pun cair. Ini untuk tertib administrasi," ujarnya.

Begitu pun, dia mengimbau pejabat daerah jika kunjungan kerja ke luar negeri, jangan membebani kedutaan besar. Kunjungan ke luar negeri pun, kata mantan gubernur Sumbar itu, harus dipilah-pilah, mana yang penting saja. "Rombongan juga jangan banyak-banyak. Kalau tak perlu, ya tak usah ikut," pintanya. (sam/jpnn)