Sudah Ditolak MK, Bagaimana Nasib Siswa Kurang Mampu?

''Anggaran pendidikan Jatim hanya Rp 300 miliar untuk SMA-SMK. Dana tersebut jauh lebih rendah dari anggaran pilgub yang mencapai Rp 600 miliar,'' terang lelaki 42 tahun itu.

Namun, dalam putusan MK, tidak semua hakim setuju dengan putusan itu.

Ada juga yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Hakim Konstitusi Saldi Isra menganggap bahwa pengaturan hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mesti memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.

Dengan demikian, pengaturan hubungan dan pembagian wewenang dibatasi keharusan untuk memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Menurut dia, sangat mungkin hubungan kewenangan daerah diatur secara berbeda.

Hal itu sesuai dengan semangat pasal 18A UUD 1945, yaitu keragaman daerah.

Pengelolaan urusan pendidikan bisa menjadi titik temu penyelenggaraan hubungan antara pusat dan daerah.