Tagih Dana Talangan Lumpur Sidoarjo, Ingin Temui Presiden

"Totalnya Rp 1 triliun," tutur dia.

Belum lagi berkas aset di luar PAT. Baik yang berupa tanah warga, fasum, fasos, maupun tanah wakaf. Fattah menegaskan, negara harus turun tangan.

Sebab, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku pihak yang bertanggung jawab tidak bisa melunasi kewajibannya. "Jadi, negara harus melindungi hak warganya," tegas dia.

Di Jakarta, rencananya, FKKLS bertemu dengan sejumlah pihak. Antara lain, Komisi V DPR serta menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Selain itu, mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. "Kami akan sampaikan bahwa masih banyak korban lumpur yang belum terbayar," jelasnya.

Fattah mengatakan, pertemuan di Jakarta kali ini harus membuahkan hasil. Pemerintah harus mau mengucurkan dana talangan. "Kalau belum jelas juga, kami terus bertahan di Jakarta," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Mahmud juga berharap tahun ini pemerintah memastikan dana talangan bagi korban lumpur tersebut. "Semoga ada titik temu," ucap politikus PAN itu. (aph/c11/hud/jpnn)