Tak Perlu ke Luar Negeri, Belajarlah ke Surabaya

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan diskusi seputar penerapan program informasi teknologi dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah (e-planning), Kamis (21/7).

Dalam diskusi itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengundang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharin, karena dinilai berhasil menerapkan e-planning di daerahnya.

Selain itu, pihaknya juga mengundang perwakilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana.

Menurut Tjahjo, konsep Surabaya dalam menerapkan e-planning cukup menarik untuk dikaji. Apalagi terbukti berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya.

Karena itu, Tjahjo berharap daerah lain dapat melakukan hal yang sama dan untuk itu dapat melakukan studi banding ke Surabaya. Jadi, daerah lain tidak perlu studi banding ke luar negeri.

"Area rawan korupsi itu sampai detik ini menjerat pejabat daerah ada tiga hal. Yaitu, perencanaan anggaran, dana bansos/hibah dan masalah pajak retribusi," ujar Tjahjo.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga berharap KPK dapat membentuk cabang di daerah. Hal itu agar pencegahan korupsi bisa lebih baik.(gir/jpnn)