Tak Satu pun Kandidat Menteri ESDM Mumpuni

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya akan diperkuat 34 kementerian. Salah satu yang kementerian yang saat ini mendapat sorotan tajam adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai paling basah dan banyak terdapat mafia.
    
Sayangnya, dari sejumlah kandidat yang muncul di publik tak satupun yang diharapkan mampu membawa kementerian strategis itu lebih baik. 

"Nama-nama calon menteri ESDM yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK semuanya masih spekulasi. Namun dari beberapa nama yang muncul di media massa, belum terukur kapasitas dan integritasnya. Dan kementrian ini tak jauh beda akan sama saja dengan kementerian di era SBY," kata peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (16/9).
    
Untuk itu, nama-nama seperti Darwin Silalahi, Ari Sumarno, Raden Priyono Poltak Sitanggang  dianggap tidak relevan untuk duduk menjadi menteri ESDM.  

"Raden Priyono mantan kepala BP Migas,  termasuk Darwin Silalahi belum terukur kapasitas dan integritasnya. Lalu, Ari Sumarno integritasnya diragukan karena pernah terkait kasus korupsi, karena pernah dipanggil KPK," ungkap Karyono.
    
Menurut Karyono, posisi Kementerian ESDM sangat strategis  bagi bangsa ini. Tidak hanya strategis untuk menggerakkan perekonomian tetapi lebih dari itu, masalah energi juga sangat strategis untuk keamanan nasional (national security) dalam menjaga kedaulatan negara.
    
"Maka, untuk menjadi menteri ESDM, tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis semata. Seorang menteri ESDM ke depan harus berani membuat perubahan baik perubahan paradigma maupun kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional," ujarnya.
    
Dia menuturkan, menteri ESDM mendatang harus menjadi anti tesa dari menteri-menteri terdahulu yang cenderung mengabdi kepada liberalisme dan kepentingan korporasi, terutama korporasi asing.
    
Nama-nama kandidat menteri ESDM yang muncul saat ini belum memiliki integritas yang kuat dalam mewujudkan kedaulatan energi seperti yang diharapkan Jokowi dan sebagian besar rakyat Indonesia.

Karenanya, posisi  menteri ESDM harus memahami geo politik energi dan memiliki keberanian untuk memberantas mafia migas. Dan bukan malah menjadi bagian dari jejaring mafia migas itu sendiri," cetusnya.
    
Ia menyatakan ekspektasi rakyat terhadap Jokowi-JK sangat tinggi dalam menegakkan kedaulatan energi.  "Jika gagal, maka tentu akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kabinet pemerintahannya. Maka itu harus dibuktikan,"  jelasnya. (dli/ind)