Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Tanpa Naikkan BBM, Hanya Keluar Rp 1,4 Triliun untuk Subsidi

Rabu, 24 September 2014 – 14:23 WIB
Tanpa Naikkan BBM, Hanya Keluar Rp 1,4 Triliun untuk Subsidi - JPNN.COM
Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan dalam seminar nasional bertema "Mencari Harga BBM yang Pantas Bagi Rakyat Indonesia" di Jakarta, Rabu (24/9). Foto: M Kusdharmadi/JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Silang pendapat tentang perlu atau tidaknya mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di APBN masih menjadi polemik. Namun, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie mengatakan, justru  salah bila menganggap  pemerintah akan keluar banyak uang jika banyak harga BBM tidak dinaikkan.

“Kalau BBM tidak dinaikkan maka pemerintah harus keluar uang banyak sekali yang membuat APBN berat, itu tidak betul," kata Kwik dalam seminar nasional bertema  "Mencari Harga BBM yang Pantas Bagi Rakyat Indonesia" di Kwik Kian Gie School of Business, di Jakarta, Rabu (24/9).

Dia mencontohkan, seandainya BBM premium dijual Rp 6.500 per liter, maka pemerintah hanya mengeluarkan uang Rp 1,4 triliun saja untuk subsidi. Angka ini sudah tercantum di dalam nota keuangan RAPBN 2015.

Karenanya Kwik mengaku tidak sependapat jika BBM tak dinaikkan maka APBN akan jebol. Menurutnya, di nota keuangan ada sisi pemasukan dan pengeluaran. Dalam RAPBN 2015, pada sisi pengeluaran memang ada pos untuk subsidi BBM dan LPG tabung tiga kilogram yang nilainya  Rp 291,11 triliun.

Namun, kata Kwik, pemerintah tidak pernah mau mennyebut adanya sisi pemasukan di RAPBN.  "Jadi di situ ada pemasukan. Yang jumlahnya Rp 289 triliun, sehingga kalau itu dipotong dengan subsidi itu kekurangan uang cuma Rp 1,4 triliun," katanya.

Sedangkan Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan mengatakan, diperlukan transparansi perhitungan harga keekonomian BBM dan subsidi BBM untuk kemudian dipublikasikan secara luas sehingga tidak terjadi lagi politisasi BBM. Sebab, selama ini harga BBM selalu dipolitisasi.

"Harga BBM ini kan selama ini dipolitisasi. Sekarang kita mesti lihat berapa harga yang pantas untuk rakyat," kata Anthony.(boy/jpnn)

JAKARTA - Silang pendapat tentang perlu atau tidaknya mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di APBN masih menjadi polemik. Namun, mantan Menteri

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News